Di Indonesia, Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. PPh terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah PPh Pasal 25.
Namun, sebenarnya apa itu PPh 25? Lalu, bagaimana penetapan PPh 25 dalam pembayaran bisnis? Yuk, simak penjelasannya di bawah!
Apa Itu PPh 25?
PPh 25 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017. PPh 25 dikenakan pada penerima penghasilan yang berupa sewa, royalti, atau honorarium. Tarif PPh 25 ditentukan sebagai persentase dari bruto penghasilan sebelum dipotong pajak.
Penetapan PPh 25 dalam Pembayaran Bisnis
Dalam pembayaran bisnis, PPh 25 diterapkan pada transaksi yang melibatkan pembayaran jasa atau sewa. Pemotongan PPh 25 dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan kepada penerima penghasilan, yang disebut sebagai pemotong pajak. Pemotongan ini dilakukan secara langsung pada saat pembayaran, dan jumlah yang telah dipotong akan disetorkan ke kas negara oleh pemotong pajak.
Pemotongan PPh 25 ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan tunggakan pajak. Bisnis yang berperan sebagai pemotong pajak memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan pelaporan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh Penerapan PPh 25 dalam Pembayaran Bisnis
Sebagai contoh, PT XYZ, sebuah perusahaan yang menyewakan ruang kantor kepada perusahaan lain, harus menerapkan PPh 25 pada pembayaran sewa yang diterimanya. Jika jumlah sewa bulanan adalah Rp 10.000.000, dan tarif PPh 25 adalah 3%, maka pemotongan PPh 25 yang harus dilakukan oleh PT XYZ adalah sebesar Rp 300.000.
Pemotongan tersebut dilakukan sebelum pembayaran sewa disalurkan kepada penerima penghasilan. PT XYZ kemudian wajib menyetorkan jumlah yang telah dipotong ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
PPh 25 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dalam pembayaran bisnis yang melibatkan jasa atau sewa. Pemahaman yang baik tentang definisi, penetapan, dan penerapan PPh 25 dapat membantu bisnis mematuhi kewajiban perpajakan dan mencegah potensi sanksi atau masalah hukum terkait pajak.
Oleh karena itu, bisnis perlu memastikan bahwa prosedur pemotongan PPh 25 dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yuk, pahami lebih lanjut tentang berbagai aturan pajak lainnya untuk badan usaha di Blog Paper.id!
Mari tingkatkan ketaatan pajak dan efisiensi bisnismu dengan Paper.id, platform penagihan dan pembayaran bisnis yang handal dan gratis. Transaksi penjualan & pembelian tercatat otomatis, sehingga mempermudah dalam pelacakkan untuk laporan nantinya. Gunakan sekarang gratis, klik tombol di bawah untuk download.
