Sebagai business owner, khususnya yang sering melakukan pembayaran lintas negara, apakah kamu tahu bahwa ada peraturan yang mengatur bagaimana transaksi internasional harus dilakukan di Indonesia?

Bank Indonesia (BI) memiliki regulasi khusus yang wajib dipatuhi oleh pebisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional. Peraturan ini bukan hanya soal prosedur, tapi juga terkait dengan keamanan dan efisiensi transaksi, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Nah, jika kamu seorang pebisnis yang sering berurusan dengan pembayaran internasional, artikel ini membahas peraturan BI yang perlu kamu ketahui untuk memastikan segala transaksi berjalan lancar dan sesuai aturan!

Kenapa Peraturan BI Penting untuk Pebisnis?

Dalam era globalisasi, pembayaran internasional menjadi bagian penting dari operasional bisnis, terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam ekspor-impor. Namun, transaksi lintas negara memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan transaksi domestik, seperti fluktuasi nilai tukar, keterlambatan pembayaran, hingga potensi pencucian uang.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang dirancang untuk:

  1. Menjamin keamanan transaksi: Menghindari potensi penyalahgunaan dana atau transaksi ilegal.
  2. Meningkatkan efisiensi: Memastikan proses pembayaran lintas negara berjalan lancar dan tepat waktu.
  3. Mendukung stabilitas ekonomi: Mengelola arus keluar-masuk valuta asing dengan lebih baik.

Baca Juga: Apa Itu Foreign Exchange Rate? Biaya, Faktor, dan Pengaruhnya dalam Bisnis

Peraturan BI untuk Pembayaran Internasional

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Sistem Pembayaran Internasional, terdapat beberapa ketentuan utama yang perlu dipahami oleh pelaku usaha:

1. Penggunaan Rupiah dalam wilayah Indonesia

Bank Indonesia mewajibkan penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi di wilayah Indonesia, kecuali untuk pembayaran yang melibatkan pihak luar negeri.

2. Pencatatan dan pelaporan transaksi

Setiap transaksi pembayaran internasional wajib dicatat dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. Laporan ini digunakan untuk memantau arus dana keluar-masuk guna mendukung kebijakan ekonomi nasional.

3. Kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang

Pebisnis wajib memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melibatkan aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.

4. Penggunaan sistem pembayaran yang diakui

Semua pembayaran internasional harus dilakukan melalui sistem pembayaran resmi yang terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Baca Juga: Mengenal Remitansi dan Kebijakannya di Indonesia, Seperti Apa?

Manfaat Mematuhi Peraturan BI Bagi Bisnis

Memahami dan mematuhi peraturan BI tidak hanya membantu bisnis kamu tetap dalam jalur yang benar, tetapi juga memberikan beberapa manfaat berikut:

1. Menghindari sanksi hukum

Pelanggaran terhadap peraturan pembayaran internasional yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dapat berujung pada konsekuensi serius, seperti denda finansial yang besar atau bahkan pembekuan aktivitas bisnis. 

Misalnya, sebuah perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan penggunaan valuta asing dalam transaksi lintas negara dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga miliaran rupiah.

Selain itu, pelanggaran ini juga dapat mencoreng reputasi bisnis di mata mitra internasional. Contohnya, sebuah eksportir yang gagal memenuhi kewajiban pelaporan bisa kehilangan kepercayaan dari pembeli luar negeri, mengakibatkan potensi kerugian bisnis jangka panjang.

2. Citra bisnis menjadi lebih baik

Bisnis yang mematuhi regulasi BI sering kali mendapatkan kepercayaan lebih besar dari bank dan lembaga keuangan. Artinya, bahwa perusahaan memiliki tata kelola keuangan yang baik, yang menjadi nilai tambah saat mengajukan fasilitas pendanaan, seperti kredit ekspor atau pinjaman usaha. 

Sebagai contoh, perusahaan yang rutin melaporkan aktivitas transaksi valuta asing sesuai aturan lebih mungkin disetujui untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga kompetitif. Hal ini juga berlaku bagi bisnis yang memerlukan fasilitas Letter of Credit (L/C) untuk mendukung perdagangan internasional. Kepercayaan dari bank ini memungkinkan kelancaran cash flow bisnis.

3. Keamanan transaksi

Regulasi BI mengharuskan penggunaan sistem pembayaran terintegrasi yang diawasi ketat, seperti Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) atau BI-FAST yang berguna memastikan bahwa transaksi lintas negara berjalan aman, cepat, dan transparan.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang menggunakan layanan BI-FAST untuk pembayaran internasional dapat memantau status transaksi secara real time, sehingga mengurangi risiko pembayaran tertunda atau gagal.

Selain itu, dengan pengawasan dari BI, risiko yang sering muncul dalam transaksi lintas negara, seperti pencucian uang atau penipuan, dapat diminimalkan. Dengan demikian, bisnis dapat fokus pada pengembangan operasional tanpa khawatir terhadap ancaman keamanan.

Baca Juga: Kartu Kredit Lokal vs Internasional, Mana yang Lebih Bikin Untung?

Demikianlah penjelasan mengenai peraturan BI untuk pembayaran internasional yang wajib kamu ketahui sebagai pebisnis. 

Pada akhirnya, mematuhi peraturan ini adalah salah satu langkah strategis yang tidak hanya melindungi bisnis dari sanksi hukum, melainkan membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi antar negara.

Sementara, untuk transaksi antarbisnis dalam negeri, kamu bisa menggunakan Paper.id untuk memastikan prosesnya terus optimal.

Dengan Paper.id, kamu dapat membuat invoice digital dalam 5 menit saja, langsung bisa dikirim lewat SMS, email, ataupun WA. Terlebih lagi, invoice Paper.id sudah terkoneksi dengan 30+ opsi pembayaran, termasuk kartu kredit tanpa perlu mesin EDC!

Jadi, cash flow bisnismu bisa makin aman dengan penambahan tempo pembayaran hingga 50 hari, tergantung bank penerbit kartumu,

Yuk, pelajari Paper.id lebih lengkap dengan klik di sini. Lalu, registrasikan bisnismu secara gratis lewat tombol di bawah ini!

Daftar Paper.id Gratis!
Nadiyah Rahmalia
Latest posts by Nadiyah Rahmalia (see all)