Dalam dunia akuntansi, setiap akuntan harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Standar ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan regulasi.

Seiring perkembangan dunia usaha, SAK di Indonesia terus mengalami penyesuaian hingga membentuk empat pilar utama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis entitas bisnis. Memahami standar ini bukan hanya penting bagi akuntan, tetapi juga bagi pelaku usaha dan investor yang ingin memastikan laporan keuangan disusun dengan prinsip yang benar.

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan bagaimana penerapannya di Indonesia? Simak pembahasannya berikut ini.

Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan atau sering disingkat SAK adalah kumpulan prinsip, metode, dan prosedur yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

SAK sendiri dirancang untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Tentunya, ini akan memudahkan pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, dan regulator.

Salah satu cara bagi bisnis untuk mematuhi aturan akuntansi adalah memiliki pencatatan laporan keuangan yang sesuai standar.

Nah, kamu bisa mewujudkannya dengan mudah jika menggunakan Paper.id.

Di Paper.id, fitur invoicing digitalny terubung secara langsung dengan laporan keuangan yang bisa jadi acuan pencatatan akuntansi sederhana.

Terlebih lagi, invoicingnya juga sudah langsung terintegrasi dengan 30+ opsi pembayaran, mulai dari transfer bank, QRIS, Virtual Account, marketplace (Tokopedia, Shopee, Blibli), dan juga kartu kredit tanpa perlu mesin EDC! Menarik, bukan?

Yuk, pelajari selengkapnya tentang Paper.id dengan klik tombol di bawah ini.

Lalu, pastikan juga kamu registrasikan bisnismu ke Paper.id untuk bisa menikmati fitur-fitur lengkapnya.

Baca Juga: Akuntansi Perpajakan untuk Bisnis: Definisi dan Contoh Perhitungannya

Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Penerapan SAK memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel.

Dengan standar yang jelas, investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih percaya terhadap keakuratan serta integritas laporan keuangan perusahaan.

2. Mewujudkan konsistensi dan kemudahan perbandingan

SAK membantu menjaga konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan, baik dari waktu ke waktu maupun antar perusahaan.

Dengan standar yang seragam, analisis dan perbandingan kinerja keuangan menjadi lebih mudah dan objektif.

3. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi

Mengikuti SAK membantu perusahaan mematuhi peraturan dan regulasi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan ini tidak hanya mencegah sanksi atau penalti akibat pelanggaran, tetapi juga memperkuat reputasi perusahaan di mata regulator dan pemangku kepentingan lainnya.

Jenis-Jenis Standar Akuntansi Keuangan

1. PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Report Standard)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau International Financial Report Standard (PSAK) adalah nama lain dari SAK. Jenis ini diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak tahun 2012 lalu sampai dengan tahun 2021.

Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik. Di dalamnya khusus untuk badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal. Contohnya seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun).

PSAK sama dengan SAK, yakni sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (Internatinal Federation of Accountants) yang menjadikan IFRS sebagai standar mereka.

Selama tahun 2020, DSAK IAI telah mengesahkan 1 (satu) PSAK, 1 (satu) ISAK, 6 (enam) judul Amendemen atas PSAK, 1 (satu) Penyesuaian Tahunan 2020, dan 2 (dua) standar lain yang statusnya masih berupa Draf Eksposur. Dua standar itu antara lain Draf Eksposur SAK Entitas Privat dan Draf Eksposur Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan).

2. SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-ETAP) digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan. Ditambah lagi, laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

ETAP merupakan hasil penyederhanaan IFRS. Di dalamnya meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan.

Tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas. Ditambah lagi, tidak ada aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Jika hal ini diterapkan dengan tepat, unit bisnis kecil dan menengah dapat membuat laporan keuangan. Tentunya tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut.

Baca Juga: 12 Bidang Akuntansi yang Mungkin Bisnismu Butuhkan, Ada Apa Saja?

3. PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah)

PSAK-Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah. Contohnya seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya.

Pengembangan standar ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Standar tersebut terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan. Ditambah lagi, ada standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna.

4. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) seperti apa yang berlaku di Indonesia

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikianlah penjelasan tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berperan penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi laporan keuangan di Indonesia.

Dengan penerapan SAK, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor, mempermudah analisis keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Nadiyah Rahmalia